Pengamat Keadilan China

中 司 观察

InggrisArabCina (Modern)DutchPerancisJermanHindiItaliaJepangKoreaPortugisRusiaSpanyolSwediaIbraniIndonesiaVietnamThailandTurkiMalay

China Menerbitkan Aturan Prosedural untuk Penegakan Hukum Siber

Sen, 08 Mei 2023
Editor: Shuai Huang

Pada 23 Maret 2023, Cyberspace Administration of China (CAC) merilis “Ketentuan tentang Tata Cara Penegakan Hukum Administrasi Administrasi Dunia Maya” (selanjutnya disebut “Ketentuan”, 网信部门行政执法程序规定).

Administrasi dunia maya mengacu pada CAC dan administrasi dunia maya lokal. Penyelenggaraan dunia maya wajib mematuhi Ketentuan dalam melaksanakan sanksi administratif dan penegakan hukum administratif lainnya.

Ketentuan tersebut terdiri dari 58 pasal, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

  • Prosedur penegakan hukum administrasi dunia maya dibagi menjadi beberapa langkah termasuk pengarsipan, investigasi dan pengumpulan bukti, peninjauan, keputusan, layanan, dan penegakan.
  • Pihak yang bersangkutan berhak untuk didengar dan hak untuk pembelaan, serta hak untuk mengajukan peninjauan kembali administratif dan mengajukan gugatan administratif.
  • Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan sebelum administrasi dunia maya mengambil keputusan tentang sanksi administrasi.

 

 

Foto Sampul oleh Richard Tao di Unsplash

Kontributor: Tim Kontributor Staf CJO

Simpan sebagai PDF

Anda mungkin juga menyukai

Aturan Revisi SPC Memperluas Jangkauan Pengadilan Niaga Internasional

Pada bulan Desember 2023, ketentuan baru Mahkamah Agung Tiongkok memperluas jangkauan Pengadilan Niaga Internasional (CICC). Untuk menetapkan perjanjian pilihan pengadilan yang sah, tiga persyaratan harus dipenuhi - sifat internasional, perjanjian tertulis, dan jumlah yang kontroversial - sedangkan 'hubungan sebenarnya' tidak lagi diperlukan.

SPC Merilis Kasus-Kasus Umum tentang Ganti Rugi untuk Keamanan Pangan

Pada bulan November 2023, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok (SPC) merilis kasus-kasus umum berupa hukuman ganti rugi atas keamanan pangan, menekankan perlindungan hak-hak konsumen dan menyoroti contoh-contoh kompensasi sepuluh kali lipat yang diberikan kepada konsumen atas pelanggaran keamanan pangan.