Pengamat Keadilan China

中 司 观察

InggrisArabCina (Modern)DutchPerancisJermanHindiItaliaJepangKoreaPortugisRusiaSpanyolSwediaIbraniIndonesiaVietnamThailandTurkiMalay

Ini Resmi! Lembaga Arbitrase Asing Dapat Melakukan Arbitrase di Tiongkok mulai Jan 2020

Sel, 12 Nov 2019
Editor: Pengamat CJ

 

Tanggal 21. Okt 2019, Biro Kehakiman Kota Shanghai mengeluarkan "Tindakan Administratif untuk Kantor Bisnis yang Didirikan oleh Lembaga Arbitrase Luar Negeri di Kawasan Khusus Lin-Gang Zona Perdagangan Bebas Percontohan China (Shanghai)" (《境外 仲裁 机构 在 中国 (上海) 自由 贸易 试验 区临港 新片 区 设立 业务 机构 管理 办法》).

Di posting sebelumnya di CJO, kontributor kami Tn. Jian Zhang memperkenalkan ketentuan tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Negara China pada Juli 2019, [1] yang menetapkan bahwa lembaga arbitrase dan penyelesaian sengketa asing yang terkenal harus diizinkan untuk mendirikan organisasi bisnis di wilayah baru untuk melakukan bisnis arbitrase sehubungan dengan sengketa perdata dan komersial.

Ada beberapa pembaruan untuk situasi yang disebutkan di atas.

Tanggal 21. Okt 2019, Biro Kehakiman Kota Shanghai mengumumkan ketentuan baru, yang menentukan bagaimana lembaga arbitrase asing harus mengatur organisasi bisnis mereka. Dokumen resmi ini akan mulai berlaku pada tanggal 1. Jan 2020. "Wonbanglaw" (万邦 法律), akun resmi di WeChat, telah menyediakan versi bahasa Inggris dari ketentuan ini, yang secara resmi diterjemahkan oleh Biro Kehakiman Kota Shanghai.

Ketentuannya lengkap sebagai berikut:

 

Tindakan Administratif untuk Kantor Bisnis yang Didirikan oleh Lembaga Arbitrase Luar Negeri di Kawasan Khusus Lin-Gang China (Shanghai) Zona Perdagangan Bebas Percontohan

 

Pasal 1 Tindakan Administratif ini dengan ini dirumuskan sesuai dengan Rencana Keseluruhan Zona Perdagangan Bebas Percontohan Kawasan Khusus Lin-geng China (Shanghai), Tindakan Administratif untuk Zona Perdagangan Bebas Percontohan Kawasan Khusus Lin-geng China (Shanghai) dan peraturan terkait lainnya. sehubungan dengan keadaan sebenarnya, untuk tujuan mengatur pendaftaran kantor bisnis (selanjutnya disebut sebagai "Kantor Bisnis") yang akan didirikan oleh Lembaga Arbitrase Luar Negeri di Zona Perdagangan Bebas Percontohan Lin-gang Special Area of ​​China (Shanghai) (selanjutnya disebut sebagai "Kawasan Khusus Lin-gang") dan kegiatan bisnisnya.

Pasal 2 Tindakan Administratif ini akan berlaku untuk pendirian Kantor Bisnis oleh Lembaga Arbitrase Luar Negeri di Area Khusus Lin-gang, kegiatan arbitrase terkait asing yang dilakukan oleh Kantor Bisnis tersebut dan kegiatan manajemen terkait yang dilakukan oleh Biro Kehakiman Kota Shanghai.

Pasal 3 Istilah "Lembaga Arbitrase Luar Negeri" yang dirujuk di sini berarti setiap lembaga arbitrase nonprofit yang secara hukum didirikan di negara asing dan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Wilayah Administratif Khusus Macao dan Wilayah Taiwan di China, serta lembaga arbitrase yang didirikan oleh organisasi internasional. bahwa China telah bergabung. 

Pasal 4 Biro Kehakiman Kota Shanghai akan bertanggung jawab atas pendaftaran untuk mendirikan Kantor Bisnis tersebut, dan akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola kegiatan arbitrase terkait luar negeri mereka.

Pasal 5 Kantor Bisnis dan prinsipal, staf, dan arbiternya harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan aturan RRT, mematuhi etika profesional dan disiplin arbitrase, dan tidak akan merugikan kepentingan nasional dan sosial publik China saat mereka melakukan aktivitas arbitrase terkait luar negeri.

Pasal 6 Lembaga Arbitrase Luar Negeri, yang mengajukan permohonan untuk mendirikan Kantor Bisnis di Kawasan Khusus Lin-gang, harus memenuhi persyaratan berikut:

(Ⅰ) Telah didirikan secara resmi dan sudah ada di luar negeri selama lebih dari lima (5) tahun;

(Ⅱ) Telah melakukan aktivitas arbitrase substansial di luar negeri, dan memiliki reputasi internasional yang tinggi; dan

(Ⅲ) Kepala Kantor Bisnis tidak pernah dikenakan hukuman pidana apa pun untuk pelanggaran yang disengaja.

Pasal 7 Lembaga Arbitrase Luar Negeri, yang mengajukan permohonan untuk mendirikan Kantor Bisnis di Kawasan Khusus Lin-gang, harus mengajukan permohonan ke Biro Kehakiman Kota Shanghai dan menyerahkan materi berikut:

(Ⅰ) Permohonan pendirian Kantor Bisnis;

(Ⅱ) Dokumen untuk mendukung informasi yang ditentukan dalam Pasal 6 perjanjian ini;

(Ⅲ) Anggaran dasar, peraturan arbitrase, standar pengisian dan daftar anggota badan pengambil keputusan Lembaga Arbitrase Luar Negeri;

(Ⅳ) Daftar panel arbiter atau panel arbiter yang direkomendasikan, jika ada;

(Ⅴ) Sertifikat domisili Kantor Bisnis;

(Ⅵ) Formulir pendaftaran dan materi ID pribadi dari kepala sekolah dan staf Kantor Bisnis;

(Ⅶ) Bahan lain yang diatur oleh hukum, peraturan dan aturan. 

Materi yang tercantum dalam paragraf sebelumnya yang diserahkan oleh lembaga arbitrase di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Wilayah Administratif Khusus Macao, dan Wilayah Taiwan di China harus ditangani sesuai dengan prosedur legalisasi relevan yang diakui oleh Kementerian Kehakiman. Materi yang tercantum dalam paragraf sebelumnya yang diserahkan oleh Lembaga Arbitrase Luar Negeri lainnya harus diaktakan oleh kantor notaris publik atau notaris di negara tempat lembaga arbitrase tersebut berada dan harus disahkan oleh kedutaan atau konsulat China di negara tersebut.

Materi lamaran dibuat rangkap tiga. Materi apa pun dalam bahasa asing harus dilampirkan dengan terjemahan bahasa Mandarin, dan versi bahasa Mandarin akan berlaku.

Pasal 8 Biro Kehakiman Kota Shanghai akan menerima pada waktu yang tepat aplikasi yang didukung oleh semua materi yang diperlukan dan sesuai dengan formulir undang-undang, dan akan mengeluarkan pemberitahuan penerimaan; jika aplikasi gagal untuk memasukkan semua materi yang diperlukan atau gagal untuk memenuhi formulir undang-undang, Biro Kehakiman Kota Shanghai harus, baik di tempat atau dalam lima (5) hari kerja setelah menerima materi aplikasi, menginformasikan pemohon semua di sekali dari semua bahan yang diperlukan, ditambah dan diperbaiki; jika tidak ada pemberitahuan yang diberikan dalam batas waktu, aplikasi akan dianggap telah diterima sejak tanggal diterimanya. 

Biro Kehakiman Kota Shanghai akan menyelesaikan peninjauan dan memutuskan apakah akan memberikan pendaftaran dalam waktu dua (2) bulan sejak tanggal penerimaan aplikasi.

Biro Kehakiman Kota Shanghai akan melapor kepada Kementerian Kehakiman untuk tujuan merekam dalam waktu sepuluh (10) hari kerja sejak tanggal keputusan untuk memberikan pendaftaran, dan akan mengeluarkan sertifikat pendaftaran setelah Kementerian Kehakiman menetapkan lembaga sosial yang terpadu. kode kreditnya.

Pasal 9 Item yang didaftarkan pada Kantor Bisnis harus mencakup nama, domisili, kepala sekolah, ruang lingkup bisnis, dll.

Pasal 10 Kantor Bisnis harus menyerahkan salinan sertifikat pendaftaran pajak, spesimen segel, rekening bank, sertifikat alamat bisnis, dan bukti dana, dll. Ke Biro Kehakiman Kota Shanghai untuk pencatatan.

Pasal 11 Jika Kantor Bisnis bermaksud untuk mengubah nama, domisili, kepala sekolah, ruang lingkup bisnis, atau item terdaftar lainnya, ia harus mengajukan permohonan untuk mengubah pendaftaran dan materi terkait lainnya ke Biro Kehakiman Kota Shanghai. Jika aplikasi ditetapkan untuk memenuhi ketentuan di sini, Biro Kehakiman Kota Shanghai akan melanjutkan dengan prosedur untuk mengubah pendaftaran menurut hukum.

Pasal 12 Biro Kehakiman Kota Shanghai akan membatalkan pendaftaran Kantor Bisnis dan melapor ke Kementerian Kehakiman untuk pencatatan dalam peristiwa berikut:

(Ⅰ) Lembaga Arbitrase Luar Negeri mengajukan permohonan penghentian Kantor Bisnis;

(Ⅱ) Lembaga Arbitrase Luar Negeri yang mendirikan Kantor Bisnis dihentikan;

(Ⅲ) Pendaftaran pendirian Kantor Bisnis dicabut menurut undang-undang; atau

(Ⅳ) Keadaan lain sebagaimana diatur oleh hukum, peraturan dan aturan.

Sebuah Kantor Bisnis yang dicabut pendaftarannya sesuai dengan ayat sebelumnya akan menjalani likuidasi sesuai dengan hukum sebelum pencabutan pendaftaran.

Pasal 13 Informasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan pendaftaran Kantor Bisnis harus diungkapkan kepada publik oleh Biro Kehakiman Kota Shanghai melalui situs web resminya atau saluran lain yang sesuai. 

Pasal 14 Kantor Bisnis dapat melakukan layanan arbitrase terkait luar negeri berikut sehubungan dengan sengketa perdata dan komersial yang timbul di bidang urusan komersial internasional, urusan maritim, dan investasi, dll .:

(Ⅰ) Penerimaan, persidangan, pemeriksaan dan pemberian kasus;

(Ⅱ) Manajemen dan layanan kasus; dan

(Ⅲ) Konsultasi, bimbingan, pelatihan dan seminar.

Pasal 15 Biro Kehakiman Kota Shanghai akan mendorong dan memandu Kantor Bisnis untuk mengoperasikan dan melakukan aktivitas arbitrase terkait luar negeri secara terpusat di wilayah administratif kotamadya Shanghai.

Pasal 16 Biro Kehakiman Kota Shanghai akan mendorong dan mendukung kegiatan pertukaran dan kerja sama berikut antara Kantor Bisnis dan lembaga arbitrase lokal:

(Ⅰ) Membuat perjanjian kerja sama;

(Ⅱ) Saling merekomendasikan kepada arbiter dan mediator;

(Ⅲ) Memberikan magang dan bertukar posisi satu sama lain;

(Ⅳ) Memfasilitasi aktivitas arbitrase satu sama lain seperti persidangan dan sidang; dan

(Ⅴ) Secara bersama-sama menyelenggarakan sesi pelatihan, konferensi, seminar, dan kegiatan promosi.

Pasal 17 Kepala Sekolah Kantor Bisnis akan bekerja penuh waktu, dan baik kepala sekolah maupun staf tidak boleh memegang jabatan di dua atau lebih Kantor Bisnis pada saat yang sama.

Pasal 18 Kantor Bisnis tidak akan melakukan arbitrase untuk kasus sengketa apa pun yang tanpa unsur asing. Sebuah Kantor Bisnis tidak boleh lagi mendirikan cabang atau kantor yang dibubarkan.

Pasal 19 Kantor Bisnis harus menyerahkan laporan kerja tahunan untuk tahun sebelumnya ke Biro Kehakiman Kota Shanghai sebelum 31 Maret setiap tahun. Laporan kerja tahunan harus mencakup:

(Ⅰ) Sekilas tentang aktivitas bisnis;

(Ⅱ) Perubahan dalam daftar panel arbiter atau panel arbiter yang direkomendasikan, staf dan alamat bisnis;

(Ⅲ) Setiap keadaan di mana putusan arbitrase dicabut atau tidak ditegakkan, atau tidak diakui dan ditegakkan oleh pengadilan;

(Ⅳ) Laporan keuangan yang diaudit; dan

(Ⅴ) Keadaan lain yang harus dilaporkan.

Pasal 20 Dalam hal hal-hal penting mengenai lembaga arbitrase yang relevan seperti amandemen anggaran dasar dan aturan arbitrase dan perubahan anggota badan pembuat keputusan, Kantor Bisnis harus melapor ke Biro Kehakiman Kota Shanghai dalam waktu sepuluh (10) bekerja hari setelah terjadinya.

Pasal 21 Jika Kantor Bisnis melanggar salah satu ketentuan Pasal 17 hingga 20 dari Perjanjian ini, Biro Kehakiman Kota Shanghai akan memerintahkan Kantor Bisnis tersebut untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu; jika Kantor Bisnis menolak untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu atau jika masih gagal memenuhi persyaratan setelah perbaikan, Biro Kehakiman Kota Shanghai dapat memberi tahu pengadilan, otoritas keamanan publik, dan departemen lain yang relevan dan mengungkapkan masalah tersebut kepada publik , dan dapat berbagi informasi tersebut dengan platform layanan informasi kredit publik kota menurut undang-undang.

Jika Kantor Bisnis melanggar Sub-ayat (III) Paragraf 1 Pasal 6 pasal ini, Biro Kehakiman Kota Shanghai akan memerintahkannya untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu; jika Kantor Bisnis menolak untuk melakukan perbaikan yang sesuai dalam batas waktu atau jika masih gagal memenuhi persyaratan setelah perbaikan, pendaftarannya dapat dicabut oleh Biro Kehakiman Kota Shanghai.

Jika Kantor Bisnis memperoleh sertifikat pendaftarannya dengan cara penipuan atau penyuapan atau cara tidak pantas lainnya, pendaftarannya akan dicabut oleh Biro Kehakiman Kota Shanghai.

Pasal 22 Jika Kantor Bisnis, kepala sekolah, dan stafnya melanggar ketentuan undang-undang, peraturan, dan aturan RRT, dan Tindakan Administratif dalam proses melakukan arbitrase terkait luar negeri, Biro Kehakiman Kota Shanghai akan menanganinya sesuai dengan hukum atau mentransfer kasus kepada otoritas terkait untuk penanganan.

Pasal 23 Setiap anggota staf Biro Kehakiman Kota Shanghai yang melanggar ketentuan hukum, peraturan, aturan atau Tindakan Administratif dalam pendaftaran dan administrasi Kantor Bisnis akan dikejar dan akan menanggung tanggung jawab hukum menurut hukum.

Pasal 24 "Arbitrase terkait asing" yang dirujuk di sini berarti arbitrase sengketa yang mengandung unsur asing sebagaimana diatur oleh undang-undang RRT.

Pasal 25 Tindakan Administratif ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020, dan berlaku selama tiga tahun hingga 31 Desember 2022. 

 

Referensi:

[1] Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan Rencana Umum Zona Perdagangan Bebas Percontohan Lin'gang New Area of ​​China (Shanghai) (中国 (上海) 自由 贸易 试验 区 临港 新片 区 总体 方案), Pasal 4 di antaranya diajukan bahwa setelah mendaftar dengan departemen administrasi peradilan Pemerintah Rakyat Kota Shanghai dan melaporkan kepada departemen administrasi peradilan Dewan Negara untuk dicatat, lembaga arbitrase dan penyelesaian sengketa asing yang terkenal akan diizinkan untuk mendirikan organisasi bisnis di daerah baru untuk melakukan bisnis arbitrase sehubungan dengan sengketa perdata dan komersial yang timbul di bidang perdagangan internasional, urusan maritim dan investasi; penerapan dan penegakan tindakan sementara seperti pelestarian properti, pelestarian bukti, dan pelestarian tindakan sebelum dan selama arbitrase oleh pihak China dan asing harus didukung dan dijamin.

Kontributor: Xinzhu Li 李欣 烛

Simpan sebagai PDF

Anda mungkin juga menyukai

Tiongkok Memperkenalkan Standar Keyakinan Mengemudi Dalam Keadaan Mabuk Baru yang Berlaku pada Tahun 2023

Pada bulan Desember 2023, Tiongkok mengumumkan standar terbaru untuk hukuman mengemudi dalam keadaan mabuk, yang menyatakan bahwa individu yang mengemudi dengan kandungan alkohol dalam darah (BAC) 80mg/100ml atau lebih tinggi pada tes napas dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana, menurut pengumuman bersama baru-baru ini oleh the Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung, Kementerian Keamanan Umum, dan Kementerian Kehakiman.

Aturan Revisi SPC Memperluas Jangkauan Pengadilan Niaga Internasional

Pada bulan Desember 2023, ketentuan baru Mahkamah Agung Tiongkok memperluas jangkauan Pengadilan Niaga Internasional (CICC). Untuk menetapkan perjanjian pilihan pengadilan yang sah, tiga persyaratan harus dipenuhi - sifat internasional, perjanjian tertulis, dan jumlah yang kontroversial - sedangkan 'hubungan sebenarnya' tidak lagi diperlukan.