Pengamat Keadilan China

中 司 观察

InggrisArabCina (Modern)DutchPerancisJermanHindiItaliaJepangKoreaPortugisRusiaSpanyolSwediaIbraniIndonesiaVietnamThailandTurkiMalay

SPC Mengubah Aturan Yurisdiksi untuk Kasus IP

Sen, 30 Mei 2022
Editor: Beixian Deng

Pada 20 April 2022, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok (SPC) merilis “Beberapa Ketentuan tentang Yurisdiksi Perdata dan Administratif Kasus-Kasus Kekayaan Intelektual Tingkat Pertama” (《关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》, selanjutnya disebut sebagai “Ketentuan”), yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022.

Tujuan utama dari Ketentuan ini adalah untuk memusatkan yurisdiksi atas kasus-kasus kekayaan intelektual (HAKI) di pengadilan dengan kompetensi profesional yang memadai.

Ketentuan membagi yurisdiksi atas kasus IP menjadi tiga kategori:

(1) Untuk kasus IP yang sangat teknis, signifikan, sulit, dan rumit:

Kasus-kasus ini berada di bawah yurisdiksi pengadilan HAKI nasional, pengadilan rakyat menengah di ibukota provinsi, serta pengadilan rakyat perantara yang ditunjuk oleh SPC.

Kasus jenis ini mungkin melibatkan paten penemuan, paten model utilitas, varietas tanaman baru, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia teknologi, kepemilikan perangkat lunak komputer, perselisihan pelanggaran, dan perselisihan monopoli.

(2) Untuk kasus IP dengan tingkat spesialisasi tertentu:

Kasus-kasus ini berada di bawah yurisdiksi pengadilan IP dan pengadilan rakyat langsung secara nasional, serta pengadilan rakyat utama yang ditunjuk oleh SPC.

Kasus-kasus jenis ini termasuk perselisihan kepemilikan atau pelanggaran paten desain dan konflik pengakuan merek terkenal.

(3) Untuk kasus IP biasa:

Kasus-kasus ini berada di bawah yurisdiksi pengadilan rakyat perantara nasional atau pengadilan rakyat utama yang ditunjuk oleh SPC.

Kasus-kasus jenis ini dapat mencakup perselisihan yang timbul dari kontrak hak cipta, kepemilikan hak cipta, pelanggaran hak cipta, kontrak rahasia dagang, dan sebagainya.

 

 

Foto Sampul oleh Lavinia Occena di Unsplash

Kontributor: Tim Kontributor Staf CJO

Simpan sebagai PDF

Anda mungkin juga menyukai

SPC Merilis Kasus-Kasus Umum tentang Ganti Rugi untuk Keamanan Pangan

Pada bulan November 2023, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok (SPC) merilis kasus-kasus umum berupa hukuman ganti rugi atas keamanan pangan, menekankan perlindungan hak-hak konsumen dan menyoroti contoh-contoh kompensasi sepuluh kali lipat yang diberikan kepada konsumen atas pelanggaran keamanan pangan.

Meningkatnya Ancaman Dunia Maya: SPP Menyoroti Peningkatan Penipuan di Luar Negeri

Pada bulan November 2023, Kejaksaan Agung Tiongkok (SPP) mengungkapkan dalam laporan tahunannya adanya lonjakan signifikan dalam kasus penipuan dunia maya yang melibatkan kelompok kriminal di luar negeri, dengan peralihan ke organisasi berskala besar yang beroperasi di luar negeri dan terlibat dalam aktivitas kriminal yang lebih parah.

Tiongkok Mengatur Lembaga Pembayaran Non-Perbankan

Pada bulan Desember 2023, Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan peraturan untuk lembaga pembayaran non-perbankan, yang menguraikan persyaratan modal minimum, divisi operasi bisnis, dan mandat penyimpanan data yang berlaku mulai 1 Mei 2024.

SPC Meluncurkan Database Keputusan Nasional untuk Staf Pengadilan

Pada bulan November 2023, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok mengumumkan pembuatan database nasional untuk putusan pengadilan, yang menampilkan dokumen-dokumen final sejak tahun 2021, yang dapat diakses oleh staf pengadilan secara nasional melalui intranet internal mulai Januari 2024.

Tiongkok Mengatur Donor dan Transplantasi Organ Manusia

Pada bulan Desember 2023, Tiongkok mengeluarkan “Peraturan tentang Donasi dan Transplantasi Organ Manusia”, yang menekankan sumbangan sukarela dan tidak dibayar serta larangan ketat terhadap perdagangan, pemaksaan, atau pengambilan organ tanpa izin.

Tiongkok Menandatangani 86 Perjanjian Bantuan Peradilan Bilateral

Pada bulan November 2023, Kementerian Kehakiman Tiongkok mengumumkan bahwa Tiongkok telah menandatangani perjanjian bantuan peradilan bilateral dengan 86 negara dan perjanjian tentang pemindahan narapidana dengan 17 negara, yang mencerminkan kemajuan besar dalam kerja sama hukum internasional.

SPC Mengeluarkan Interpretasi Yudisial tentang Penetapan Hukum Asing

Pada bulan Desember 2023, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok mengeluarkan interpretasi yudisial mengenai pemastian hukum asing, yang memberikan aturan dan prosedur komprehensif untuk pengadilan Tiongkok, yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam persidangan terkait di luar negeri dan meningkatkan efisiensi.