Pengamat Keadilan China

中 司 观察

InggrisArabCina (Modern)DutchPerancisJermanHindiItaliaJepangKoreaPortugisRusiaSpanyolSwediaIbraniIndonesiaVietnamThailandTurkiMalay

SPP Rilis Kasus Pemandu Tindak Pidana Narkoba Baru

Sel, 02 Agustus 2022
Editor: Beixian Deng

Pada 24 Juni 2022, Kejaksaan Agung (SPP) diperbarui Pertempuran China melawan kejahatan narkoba pada konferensi pers.

Informasi berikut yang diungkapkan dalam konferensi pers patut dicatat.

1. Ini adalah kasus pendampingan SPP ke-37 dengan tema “pemberantasan kejahatan yang melibatkan narkoba baru”.

Obat baru, berbeda dengan obat konvensional, umumnya merujuk pada obat yang disintesis dengan metode kimia, yaitu obat selain opioid tradisional, ganja, dan kokain. Mereka termasuk metamfetamin (yaitu, "es") dan obat-obatan narkotika atau psikotropika yang dikendalikan negara.

Di Cina, para pelanggar hukum semakin cenderung untuk memproduksi, menjual, dan mengonsumsi obat-obatan narkotika atau psikotropika yang dikendalikan negara (yaitu, "zat psikoaktif baru") sebagai pengganti obat.

2. Dari 2019 hingga Maret 2022, kejaksaan Tiongkok menuntut lebih dari 160,000 orang atas kejahatan yang melibatkan obat-obatan baru, termasuk lebih dari 150,000 orang untuk metamfetamin dan obat-obatan lainnya, dan 18,000 untuk zat psikoaktif baru.

Jumlah kejahatan narkoba yang dituntut oleh kejaksaan Tiongkok menurun setiap tahun, dari 109,000 pada 2019 menjadi 75,000 pada 2021. Namun, di antara kasus-kasus ini, proporsi kejahatan yang melibatkan narkoba baru meningkat pesat, dari 53% pada 2019 menjadi 57% pada 2021.

Kejahatan yang melibatkan obat cannabinoid sintetis juga melonjak. Di antara kejahatan yang melibatkan zat psikoaktif baru, ketamin dan phencyclidine mengambil proporsi tertinggi, terhitung 46% dari penuntutan.

 

 

 

Foto Sampul oleh Andreas Felske di Unsplash

 

Kontributor: Tim Kontributor Staf CJO

Simpan sebagai PDF

Anda mungkin juga menyukai

SPC Merilis Kasus-Kasus Umum tentang Ganti Rugi untuk Keamanan Pangan

Pada bulan November 2023, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok (SPC) merilis kasus-kasus umum berupa hukuman ganti rugi atas keamanan pangan, menekankan perlindungan hak-hak konsumen dan menyoroti contoh-contoh kompensasi sepuluh kali lipat yang diberikan kepada konsumen atas pelanggaran keamanan pangan.

Meningkatnya Ancaman Dunia Maya: SPP Menyoroti Peningkatan Penipuan di Luar Negeri

Pada bulan November 2023, Kejaksaan Agung Tiongkok (SPP) mengungkapkan dalam laporan tahunannya adanya lonjakan signifikan dalam kasus penipuan dunia maya yang melibatkan kelompok kriminal di luar negeri, dengan peralihan ke organisasi berskala besar yang beroperasi di luar negeri dan terlibat dalam aktivitas kriminal yang lebih parah.

Tiongkok Mengatur Lembaga Pembayaran Non-Perbankan

Pada bulan Desember 2023, Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan peraturan untuk lembaga pembayaran non-perbankan, yang menguraikan persyaratan modal minimum, divisi operasi bisnis, dan mandat penyimpanan data yang berlaku mulai 1 Mei 2024.

SPC Meluncurkan Database Keputusan Nasional untuk Staf Pengadilan

Pada bulan November 2023, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok mengumumkan pembuatan database nasional untuk putusan pengadilan, yang menampilkan dokumen-dokumen final sejak tahun 2021, yang dapat diakses oleh staf pengadilan secara nasional melalui intranet internal mulai Januari 2024.

Tiongkok Mengatur Donor dan Transplantasi Organ Manusia

Pada bulan Desember 2023, Tiongkok mengeluarkan “Peraturan tentang Donasi dan Transplantasi Organ Manusia”, yang menekankan sumbangan sukarela dan tidak dibayar serta larangan ketat terhadap perdagangan, pemaksaan, atau pengambilan organ tanpa izin.

Tiongkok Menandatangani 86 Perjanjian Bantuan Peradilan Bilateral

Pada bulan November 2023, Kementerian Kehakiman Tiongkok mengumumkan bahwa Tiongkok telah menandatangani perjanjian bantuan peradilan bilateral dengan 86 negara dan perjanjian tentang pemindahan narapidana dengan 17 negara, yang mencerminkan kemajuan besar dalam kerja sama hukum internasional.

SPC Mengeluarkan Interpretasi Yudisial tentang Penetapan Hukum Asing

Pada bulan Desember 2023, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok mengeluarkan interpretasi yudisial mengenai pemastian hukum asing, yang memberikan aturan dan prosedur komprehensif untuk pengadilan Tiongkok, yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam persidangan terkait di luar negeri dan meningkatkan efisiensi.